undang undang angkutan umum. Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186); Dengan persetujuan: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT. undang undang angkutan umum

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek; 1. Bengkel. angkutan umum dibedakan menjadi 2 yaitu angkutan masal dan angkutan umum yang disewakan a. 1 Pengertian Transportasi Umum Transportasi umum atau transportasi publik adalah seluruh alat transportasi saat penumpang tidak berpergian menggunakan kendaraan sendiri. "Menteri" ialah Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan. 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 1 Bagian Kesatu Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 6. JASA DI BIDANG ANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN DI AIR YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI Keputusan Menteri Keuangan. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 67 Tahun 2015 tentang Retribusi. Mencabut. Perkembangan selanjutnya. Satgas Penanganan Covid-19 terus memperbarui ketentuan tentang. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara. E. 224 responden mengaku pernah mengalami pelecehan seksual di. Undang-Undang Nomor 19 Penjelasan Umum PP Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan,. Bahwa sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan4. 11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran. Pasal 242 ayat (3), dan Pasal 244 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Angkutan Jalan; Mengingat: 1. Lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang, dan hewan di jalan; 2. Pada dasarnya, perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek wajib memenuhi standar pelayanan minimal angkutan. Dillon mengatakan saat ini, undang-undang transportasi yang berlaku, yakni Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, terlalu luas mengatur soal angkutan umum. 5. pembinaan 5. Setiap hari, bukan hanya hari tertentu. Lintas dan angkutan Jalan. Untuk dapat mengatur mengenai tata cara dalam penetapan batas kecepatan, Menteri. C. Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor. Jaringan transportasi jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang. Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2). Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Dalam setiap undang-undang yang dibuat, biasanya dikenal sejumlah asas atau prinsip yang mendasari diterbitkannya undang- undang tersebut. 3 No. Sebelumnya, Peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM, Lilik Wachid Budi Susilo berpandangan bahwa sepeda motor tidak bisa difungsikan sebagai angkutan umum. Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim. 12 Mei 1992 Tanggal Pengundangan. Angkutan Udara Bukan Niaga adalah angkutan udara yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri yang dilakukan untuk mendukung kegiatan yang usaha pokoknya selain di bidang angkutan udara. 03/2003. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB. 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan peraturan. 1 Pengertian angkutan umum Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlaluSementara bunyi lengkap Pasal 169 UU LLAJ adalah: (1) Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi Kendaraan, dan kelas jalan. Mencabut: UU No. angkutan umum di setiap rutenya berkisar mulai 30% sampai 100%. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2022. Menimbang: a. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang. Perusahaan seperti GO-JEK misalnya, ia menyatakan dalam situsnya bahwa perusahaannya adalah perusahaan teknologi, yakni menggunakan teknologi aplikasi. Selanjutnya diUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 masih berlaku aktif, namun telah mengalami perubahan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MANAJEMEN DAN REKAYASA, ANALISIS DAMPAK,. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LembaranUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 113 sampai dengan 116. 22 Tahun 2009 Tentang. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UULLAJ”). Untuk1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah “seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan. 2. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76). Jadi, kalau ada kebijakan yang malah mengutamakan angkutan orang seperti saat-saat hari-hari besar Lebaran dan Nataru, itu artinya kebijakan tersebut sudah melanggar Undang-Undang,” ujar Suripno. com, JAKARTA - Peluang kendaraan roda dua mendapatkan payung hukum sebagai angkutan umum orang berada di titik nadir. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. bahwa berdasarkan pasal 139 Undang -undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2004. NOMOR 80/PMK. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau; b. Dalam pasal 138 ayat (3) UU No. Dalam hal ini, dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 Angkutan Umum 2. I. , (2009). Apakah perusahaan penyedia jasa ojek online itu wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum atau tidak, itu bergantung pada model bisnis yang dijalankannya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALANPemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan, yang merupakan peraturan pelaksana dari beberapa ketentuan pasal yang terdapat dalam Undang. PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak ( PER-03/2022 ). UNDANG-UNDANG TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. Angkutan Udara Bukan Niaga adalah angkutan udara. 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan; Mengingat : 1. P asal 5 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 hanya mengatur bahwa penetapan batas bawah dan batas atas tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi. PT Perorangan [NEW] Perseroan Terbatas; Commanditaire Vennootschap. Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NomorDENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN SKRIPSI. maka dapat langsung mendatangi pusat-pusat penjualan tiket. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek. melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan. id 1) ABSTRACT Bus Rapid Transit (BRT) is a form of. Jenis angkutan umum ini ditentukan dari jalur, waktu, dan bentuk angkutan umum itu sendiri. Tinjauan Umum Pelanggaran Lalu Lintas 1. BAB I. Hukum pengangkutan melalui udara di Indonesia secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (“UU Penerbangan”) yang beberapa ketentuannya diubah, dihapus, atau ditetapkan pengaturan baru melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang. 1585, jdih. (1) Jasa angkutan umum di jalan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa angkutan orang dan atau barang yang diserahkan oleh Perusahaan Angkutan Umum dengan menggunakan kendaraan, baik dalam trayek maupun tidak dalam trayek dengan dipungut bayaran selain dengan cara sebagai berikut: 2. Undang-Undang ini tetap menjamin pelayanan angkutan udara perintis dalam upaya memberikan stimulus bagi daerah-daerah guna peningkatan kegiatan ekonomi. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan 5 Zumrotin K. "Setiap Perusahaan Angkutan Umum wajib mematuhi dan memberlakukan ketentuan. Perjanjian pengangkutan baru dinyatakan terjadi apabila telah dituangkan dalam surat angkutan (vrachtbrief). Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain. Sebab kendaraan umum angkutan barang atau kendaraan umum angkutan orang harus dimiliki dengan status badan hukum. Peraturan Pemerintah RI. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2020 Tentang Pemberian Penghargaan Abdi Yasa dan Penghargaan Wahana Adhigana. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan; 3. Bentuk. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) 41 tahun 2020. Pengujian kendaraan bermotor. e. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan. BAB. Beritawarganet. JASA DI BIDANG ANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN DI AIR YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI Keputusan Menteri Keuangan. v3i4. pengembangan sumber daya manusia di bidang Angkutan umum. ,Pradnya Paramita, Jakarta. Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum terdiri dari : a. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Berdasarkan . Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan UmumKecelakaan mobil travel yang mengakibatkan korban jiwa dalam cerita Anda merupakan jenis kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana yang disebut dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c jo. Beberapa standa pelayanan minimal misalnya: 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggraaan Angkutan Umum Perkotaan Berbasis Bus Rapid Transit; Mengingat : 1. A. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419); 4. 341/mk tolak akui ojek online sebagai angkutan umum, diunduh pada tanggal 21 November 201 , pukul. Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. Fokus penelitian ini adalah penggunaan sepeda motorPengangkutan menurut Undang Undang No. 22 Tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedang yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang. NOMOR 6 TAHUN 1984 . 2Selain di jalan, petugas Dishub juga dapat menilang angkutan umum, baik angkutan orang maupun barang, di terminal, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), tempat wisata, dan tempat keberangkatan. yang. Asosiasi Perusahaan Angkutan Umum adalah perkumpulan yang dibentuk sebagai wadah dari perusahaan angkutan umum. BN. E. Perusahaan angkutan umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) dikenai sanksi administratif. BAB I. Transportasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Angkutan umum terpilih jarang membawa masalah sosial yang besar, sebab menyangkut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menginstruksikan larangan mobil pribadi di atas 10 tahun di Jakarta. Referensi: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan JalanPasal 307; Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak. Fungsi utama surat angkutan adalah sebagai surat (alat) bukti dari perjanjian pengangkutan. 2. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan. Transportasi umum pada umumnya termasuk kereta api dan bis, namun juga termasuk pelayanan maskapai pnerbangan, feri, taksi, dan lain-lain. 1 Pengertian angkutan umum Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. Kewajiban Memiliki Surat Izin Mengemudi Umum. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. KETENTUAN-KETENTUAN UMUM. Salah satu Pasal dalam Peraturan Daerah (Perda), yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan. 8Lingkup pengaturan UU ini meliputi: a) peran, pengelompokan, dan bagian-bagian Jalan; b) Jalan Umum; c) Jalan Tol; d) Jalan Khusus; e) data dan informasi; f) partisipasi masyarakat; dan g) penyidikan. yang menggunakanjasa Perusahaan Angkutan Umum. Mencabut. Peraturan. Pasal 32. Pembagian jenis pengangkutan secara umum menjadi pengangkutan orang dan barang terkandung dalam pengertian pengangkutan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan peraturan pemerintah. 000-Rp 1 juta per orang. 6. Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. Pengusaha angkutan umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1). Bisnis. bahwa penyelenggaraan pemberian subsidi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2007 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Umum di Jalan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini; c. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan. Asas-asas hukum merupakan pondasi suatu undang-undang dan peraturan pelaksananya. Untuk masalah Perizinan, kita merujuk pada Pasal 173 ayat (1) UU LLAJ: “Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki: a. 2. 527/KMK. “Maksimal 70 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat,” kata dia. Login Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jayapura Nomor 8 Tahun 2002. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Pengangkutan darat dengan kendaraan umum diatur dengan Undang- Unadang. BAB II Angkutan Orang dan/atau Barang (Pasal 3 – Pasal 13). Pengendalian transportasi yang dilakukan meliputi penyelenggaraan transportasi darat (kendaraan pribadi dan angkutan umum seperti mobil penumpang, bus, dan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RepublikPENGELOLAAN ANGKUTAN ORANG LINTAS KABUPATEN/KOTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, Menimbang : a. Mencabut. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Empat Undang-Undang Transportasi. KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlaluLalu Lintas dan Angkutan Jalan. Opini Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun… Mengenali UU Nomor 22 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan. Angkutan umum paratransit merupakan angkutan yang tidak memiliki. 16. Belum Tersedia. 1. 3 Pengertian Angkutan Umum . 03/2012 JASA ANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN JASA ANGKUTAN UMUM DI AIR YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang–undang Nomor 13 Tahun 1980; Undang–undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang–undang Nomor 6 Tahun 1993;. 2 BUPATI BANDUNG. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan. TRIBUN-MEDAN. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN. Menetapkan : Undang-undang tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Raya. Yang dimaksud dengan "asas kepentingan umum" adalah penyelenggaraan penerbangan harus mengutamakan. UU No. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar. penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek dan kebutuhan CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2009. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. 1001. 20473/jd. 2 Wajah angkutan umum di Jakarta tak ubahnya sebuah tontonan yang tak Arti perusahaan angkutan umum itu sendiri menurut Pasal 1 angka 21 UU LLAJ adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas danUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. , dan Tjitrosudibio,R. melaksanakan program pembangunan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan yang telah.